Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah (kiri) dan Anies Baswedan (tengah)
Propertynbank.com – Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Hotel Vertu Harmoni, Jakarta, Jumat (10/11/2023). Salah satu agenda yang paling ditunggu dalam rangkaian acara Rakernas 2023 adalah penyampaian visi misi calon presiden (capres) 2024 yang dikemas dalam talkshow bertemakan Masa Depan Penyediaan Rumah Rakyat Pada Pemerintahan yang Akan Datang.
Capres Anies Baswedan hadir langsung menjadi pembicara pertama acara talkshow yang dihadiri ratusan anggota Apersi dari 25 propinsi. Capres yang didukung oleh Partas Nasdem, PKB dan PKS itu menegaskan, program perumahan yang akan digulirkan adalah kemudahan akses kredit pemilikan rumah (KPR) untuk semua lapisan masyarakat.
Anies yang berpasangan dengan Cak Imin yang dikenal dengan singkatan Amin itu ingin agar suku bunga KPR lebih terjangkau, sehingga memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah. Selain itu, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, dirinya juga memperhatikan sektor informal maupun pekerja independen dapat terfasilitasi KPR.
Baca Juga : Kebijakan Tak Seragam, Apersi Banten Keluhkan Perizinan Bebani Pengembang Bangun Rumah Subsidi
“Kami ingin suplai kebutuhan rumah ditopang sistem pembiayaan yang membuat satu suku bunga, jadi lebih terjangkau dan mekanisme jadi lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka yang ada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non formal, dan independen karena kelompok ini yang merasakan dampak. Sehingga akses KPR lebih meningkat dan semua merasakan dan ini akan kita lakukan,” jelas Anies yang disambut tepuk tangan oleh peserta munas.
Menurut Anies, wujud dari konsep ini ada dua program, pertama KPR pasti 5% dan tepat sasaran. Sementara untuk pekerja mandiri, KPR yang dibantu prosesnya, penjaminannya lewat negara sehingga pelaku-pelaku yang nonformal dan informal punya akses yang sama pada pembiayaan untuk beli rumah. “Melalui program tersebut diharapkan dapat mencapai visi 2 juta hunian yang terintegrasi di Indonesia bisa terealisasi,” ungkapnya.
Selain itu, Anies juga sudah mewacanakan akan membentuk lembaga atau kementerian yang khusus menangani perumahan dan perkotaan. Menurut dia, jika desa diurus oleh sebuah kementerian sendiri, maka begitu juga dengan perkotaan dengan permasalahan yang bisa jadi lebih kompleks.
Sementara itu, capres dari Ganjar Pranowo mengutus Anggota Dewan Pakar dan Tim Pemenangan Nasional (TPN), Heru Dewanto yang menegaskan bahwa secara filosofi sektor perumahan selalu berkaitan dengan konteks perkotaan dan lingkungan hidup. Menurutnya, Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD sudah mewacanakan untuk membuat sebuah kementerian yang akan mengurus perumahan, perkotaan dan lingkungan hidup.
Baca Juga : Harga Rumah Subsidi Naik Juni 2023, Apersi : Penting Jaga Keseimbangan Produksi dan Daya Beli
Menurut Heru, pihaknya menyadari bahwa rumah adalah membentuk SDM yang handal, maka semuanya berawal dari rumah yang layak. Untuk itu, kata dia, pihaknya melihat sektor perumahan itu penting dan harus ada politic will yang kuat. Di dalamnya juga ada politik anggaran dan juga ekosistem yang kuat.
“Kita paham bahwa masalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah terkendala pembiayaan, bukan hanya bunga rendah tapi pembiayaan jangka panjang,” jelas Heru Dewanto yang juga menegaskan bahwa dengan adanya pembiayaan jangka panjang maka kepastian berbisnis pelaku usaha sektor perumahan akan lebih pasti.
Sementara tim dari Capres Prabowo dengan Cawapres Gibran, gagal menjelaskan program perumahan pada Rakernas Apersi 2023, karena Panangian Simanungkalit yang semula akan tampil, harus segera meninggalkan lokasi acara. Menurut informasi dari panitia penyelenggara, Panangian yang masuk dalam daftar tim pemenangan Prabowo, mendadak dipanggil rapat internal tim tersebut.
Apersi Masih Soroti Kebijakan
Dalam agenda Rakernas, Apersi juga sekaligus memperingati HUT yang ke 25. Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah menjelaskan, pada usia tersebut Apersi masih terus berkomitmen untuk berkontribusi membangun rumah rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saat ini, kata dia, anggota Apersi tersebar hampir di seluruh propinsi dengan jumlah anggota sebanyak 3500 pengembang/perusahaan.
Salah satu topik yang dibahas dalam Rakernas adalah masalah berbagai kebijakan pemerintah yang fluktuatif atau naik turun. Hal ini menurut Junaidi, membuat iklim berusaha jadi terganggu. Yang terbaru adalah adanya pembuatan sumur untuk rumah tangga harus berizin. Aturan tersebut akan menjadi masalah karena nanti masyarakat seluruhnya mengebor air untuk rumah tangga harus izin.
Baca Juga : Terpaksa Bangun Rumah Komersil, Apersi Tetap Optimis Realisasi Rumah Subsidi Sebanyak 110 Unit
“Kalau di undang-undang bumi dan air kan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini dibuat peraturan harus berizin. Bukan hanya pengembang saja yang kena dampaknya, masyarakat umum juga bisa kena sanksi semua. Aturan ini akan menjerat siapapun harus memiliki izin untuk membuat sumur air,” tegas Junaidi.
Ditambahkan Junaidi, kebanyakan dalam proses perizinan prosesnya tidak mudah. Jika membuat sumur harus ada izin, dia yakin akan ada proses yang panjang. “Mengurus perizinan itu tidak gampang, kita merasakan semua proses perizinan yang baru bisa menjadi benturan bagi kita semua,” terangnya.
Selain itu, Junaidi juga menyoroti soal syarat realisasi KPR yang mencantumkan poin harus memiliki sumber air. Jika sumber air tidak ada, maka pasti efeknya ke realisasi. Jaringan PDAM, kata dia, juga belum ke semua daerah.
“Nah itu, bagaimana memaksa masyarakat untuk mandiri sementara pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya. Aturan ini salah kaprah, kita diminta tidak boleh menggunakan air tanah untuk kepentingan rumah tangga, tetapi pemerintah tidak menyediakan PDAM ke rumah-rumah. Saya rasa ini menghambat program pak Presiden terkait program sejuta rumah (PSR),” tegas Junaidi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Apersi Daneil Djumali menambahkan, masalah bagi pengembang perumahan rakyat saat ini adalah kuota rumah subsidi untuk tahun 2024 dianggarkan sebesar 166.000 unit rumah dan jumlah ini dipastikan kurang. Oleh karena itu perlu tambahan kuota subsidi bunga atau tambahan Subsidi Selisih Bunga (SSB) bagi perbankan.
“Kuota rumah subsidi tahun 2025 dan seterusnya harus ditingkatkan bertahap minimal menjadi 300.000 sampai 500.000 unit atau lebih. Hal ini untuk memenuhi backlog perumahan yang saat ini sudah mencapai 12,7 juta rumah. Pemerintah harus tegas untuk tahun-tahun berikutnya, harga rumah subsidi dari Rp.350 juta menjadi Rp. 500 juta atau lebih, disesuaikan dengan inflasi agar kualitas rumah rakyat bisa ditingkatkan,” ungkap Daniel.
Baca Juga : PBG Belum Jelas, Apersi : Program Sejuta Rumah Bisa Macet
Dainel juga menambahkan, aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang dibuat Kementerian ATR/BPN terkesan sangat terburu-buru sehingga tidak sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau Rencana Dasar Tata Wilayah (RDTW). Aturan PBG (Perijinan Bangunan Gedung) prosesnya juga memakan waktu yang panjang dan biaya lebih besar.
“Sektor perumahan khususnya rumah subsidi dan millenial sangat banyak menyerap bahan-bahan komponen lokal (dalam negeri) serta menyerap puluhan juta tenaga kerja langsung maupun sektor ikutannya. Oleh karena itu sektor ini harus didukung penuh oleh pemerintah dengan berbagai aturan yang mendukung,” pungkas Daniel yang menambahkan perlunya relaksasi dan penyederhanaan syarat dan ketentuan untuk realisasi akad KPR rumah subsidi dan millenial.
The post Apersi Hadirkan Tiga Capres Paparkan Program Perumahan di Rakernas 2023 appeared first on Property & Bank.