Pengamat properti Panangian Simanungkalit
Propertynbank.com – Calon presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan berkompetisi pada Pemilihan Presiden tahun 2024 mendatang, mendapat pujian dari Panangian Simanungkalit, pengamat dan pakar properti nasional mengenai program perumahan yang akan dijalankan jika nanti terpilih.
Seperti diketahui, pada pemilihan presiden ini, tiga pasangan capres dan cawapres sudah dipastikan akan bertarung yakni Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran. Ketiga pasangan tersebut menempatkan perumahan menjadi salah satu program prioritas yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang.
Menurut Panangian, dibandingkan dengan pemilihan umum sebelum-sebelumnya, belum ada pemilu yang benar-benar menunjukkan keseriusan dalam masalah perumahan seperti saat ini. Meskipun program yang diusung masih butuh waktu untuk merealisasikan, namun kata Panangian, hal ini harus diapresiasi karena kesadaran kolektif dari para elite politik mulai tumbuh untuk menggelorakan program perumahan.
Baca Juga : Maksimalkan Fungsi Media Sosial, Informasi Program Perumahan Disampaikan
“Dalam beberapa periode pemerintahan belakangan ini, urusan pemenuhan perumahan bagi masyarakat hampir tak tersentuh oleh calon Presiden dan Wakil Presiden dalam program dan target mereka. Bahkan untuk sekadar memasukkan isu perumahan dalam daftar janji pun mereka lupa. Namun melihat visi-misinya sekarang ini, kita patut berharap dan memberikan apresiasi kepada mereka,” jelas Panangian saat diskusi santai dengan sejumlah media, Selasa (8/11).
Panangian menambahkan, sektor properti ataupun perumahan memang sudah seharusnya dijadikan isu utama, karena permasalahannya tak pernah habis. Perumahan merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana karena berkontribusi besar dalam menggerakan perekonomian nasional. Terlebih lagi, kata dia, perumahan atau properti menyerap jutaan tenaga kerja.
Berkaca dari kajian LPEM FEB UI yang dirilis pada Mei 2023 lalu, sektor properti yang terdiri dari Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan selama periode 2018-2022 berkontribusi terhadap penciptaan nilai output perekonomian (omset) sebesar Rp4.740 – Rp5.788 triliun per tahun.
Data tersebut menyebutkan bahwa kontribusi sektor properti terhadap PDB Nasional selama periode 2018-2022 sebesar Rp2.349 – Rp2.865 triliun per tahun atau setara dengan 14,63% – 16,30% dibandingkan dengan PDB Nasional. Dari sisi pendapatan pekerja, kontribusi Sektor Properti sebesar Rp938 – Rp1.147 triliun per tahun. Dari sisi tenaga kerja, sektor properti menyediakan kesempatan kerja 13,8 juta orang per tahun atau setara dengan 9,6% angkatan kerja nasional tahun 2022 atau 10,2% penduduk bekerja tahun 2022.
Selain itu, sektor properti serta efek penggandanya selama periode 2018-2022 menghasilkan pendapatan pajak pusat sekitar Rp185 triliun per tahun atau setara 9,26% dari total penerimaan pajak pemerintah pusat.
Baca Juga : Penyaluran Perdana Tapera, Mencoba Mengulang Sukses Program Perumahan
Sedangkan untuk pemerintah daerah, sektor properti serta efek penggandanya berkontribusi menciptakan PAD bagi pemerintah daerah sekitar Rp92 triliun per tahun atau setara dengan 31,86% dari total penerimaan PAD pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Tahun 2022 lalu, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,54%. Apabila Sektor Properti tidak beroperasi, maka tingkat kemiskinan menjadi 17,37%. Selisih antara keduanya sebesar 7,83% disinyalir menjadi kontribusi sektor tersebut dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.
“Dari data itu bisa dilihat betapa besarnya kontribusi sektor properti terhadap perekonomian nasional. Kita bersyukur ketiga pasangan ini memasukan properti atau perumahan ke dalam program prioritas mereka. Tema perumahan sudah mulai disinggung-singgung, meski belum dalam porsi yang besar,” tegas Panangian.
Capres Yang Lebih Realistis
Sebagaimana diketahui, pasangan capres dan cawapres Ganjar Paranowo – Mahfud MD (GaMa), telah menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.
Sementara pasangan capres dan cawapres Anies-Cak Imin membidik untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.
Sedangkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto – Gibran sudah memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan. Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.
Baca Juga : Dorong Peran Serta Swasta, Dana CSR Bisa Bantu Program Perumahan
Menurut Panangian, yang paling realistis dari ketiga pasangan ini adalah program Parbowo-Gibran. Hal ini karena pasangan ini membangun dari desa yang mencoba mengekpresikan visinya bukan kapitalis. “Ini luar biasa. pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan,” tutur Panangian.
Dikatakan Panangian, pasangan capres dan cawapres Parabowo-Gibran kelihatannya sudah sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat. Beberapa waktu lalu kepada mereka (Prabowo-Gibran-red), saya mengusulkan juga bahwa pemerintah yang akan datang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahunnya.
Panangian menjelaskan, jika tidak mencapai 1,3 juta unit per tahun, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Soeharto sampai pemerintahan yang sekarang. Sebagai pengamat, Panangian mencoba mengusulkan supaya bisa membangun 500 ribu unit landed house, 500 ribu unit rusunami dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi 500 Ribu unit landed house Rp50 triliun, Subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp101 triliun per tahun.
Cara yang paling simple, imbuh Panangian, adalah dengan menambah jumlah subsidi perumahan. Subsidi kita sekarang kan cuma Rp20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun. Jadi untuk perumahan tidak sampai 3 persen.
Panangian membandingkan dengan negara-negara yang sudah maju, atau Malaysia misalnya dengan anggaran perumahannya sudah mendekati 10 persen. ”Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10 persen. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp40 sampai 50 triliun- lah. Atau paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang,” tutup pemilik Panangian School of Property ini.
The post Pengamat Properti Apresiasi Program Perumahan Jadi Isu Utama Tiga Capres appeared first on Property & Bank.