Ristyan Mega Putra, S.Sos, M.Si
Propertynbank.com – Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah adalah bagimana menyediakan hunian yang layak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Target pembangunannya pun beragam bukan hanya hunian untuk masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, tapi juga bagaimana merumahkan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap atau mereka yang bekerja di sektor informal.
Masyarakat informal tentunya tidak memiliki penghasilan tetap dan terkadang mereka memilih tinggal di hunian yang seadanya entah di kawasan kumuh maupun di kolong-kolong jembatan di kawasan perkotaan. Ketidakmampuan perekonomian menjadi alasan yang diambil mengingat mereka lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pangan ketimbang papan.
Padahal rumah atau papan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi kebutuhan utama yang masih terus berprogres agar segera tertuntaskan. Backlog akan rumah yang layak huni menjadi tugas utama Pemerintah dan menjadi tantangan bagi kita semua sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Ketersedian akan perumahan merupakan indikator utama tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran utama kebijakan penyediaan perumahan tentunya adalah masyarakat berpendapatan rendah (MBR).
Guna mendapatkan solusi atas pemenuhan kebutuhan hunian atau papan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Sosial (Kemensos) berkolaborasi membangun rumah susun (Rusun) untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal. Pembangunan Rusun tersebut dilaksanakan Kementerian PUPR di dua lokasi milik Kementerian Sosial di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat dan Sentra Mulya Jaya Jakarta.
Baca Juga : Kementerian PUPR dan Kemensos Resmikan Rusun Sentra Mulya Jaya, Sewa Rp 10.000 Per Bulan
Pembangunan Rusun tersebut perlu dilaksanakan sebagai solusi penanganan masalah sosial dan bagian penyelesaian masalah perumahan untuk masyarakat di sektor informal. Kini kedua Rusun untuk masyarakat informal itu pun sudah bisa dihuni oleh masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan dan sudah didata oleh pihak Kemensos. Pembangunan Rusun tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Adanya Rusun tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang bekerja di sektor informal dan berpenghasilan tidak tetap untuk dapat memiliki hunian yang layak sekaligus mendorong semangat mereka untuk bekerja dan beraktifitas bersama keluarganya.
Peresmian kedua Rusun tersebut dilaksanakan langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini didampingi oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dan perwakilan pemerintah daerah setempat. Peresmian pertama di Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Kota Bekasi, Jawa Barat, sudah dilaksanakan pada Jum’at tanggal 10 Februari 2023 dan Rusun Sentra Mulya Jaya di Jakarta dilaksanakan pada Jum’at tanggal 31 Maret 2023.
Spesifikasi bangunan Rusun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi dibangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II serta memiliki ketinggian lima lantai tipe 24 sebanyak 93 unit. Sedangkan pembangunan Rusun Sentra Mulya Jaya dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di atas lahan seluas 21.843 meter persegi ini mempunyai luas 8.367 meter. Rusun tersebut dibangun setinggi lima lantai dengan total jumlah hunian 93 unit yang terdiri atas 91 unit standar dan dua unit untuk difabel.
Keseluruhan hunian merupakan tipe 24 meter persegi yang sudah dilengkapi dengan meubelair. Di dalam unit Rusun juga telah tersedia tempat tidur, kasur, lemari pakaian meja dan kursi makan serta peralatan rumah tangga sehingga calon penghuni hanya tinggal masuk membawa pakaian tanpa perlu membawa banyak peralatan rumah tangga.
Sebagaimana layaknya Rusun yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini juga telah dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas pendukung seperti perkerasan untuk sirkulasi, Instalasi pengolahan limbah, Instalasi air bersih beserta lansekap taman dan komponen pendukung bangunan lainnya. Sedangkan Kemensos juga melengkapi unit hunian dengan peralatan kebersihan, kompor dan ada perpustakaan serta tempat bermain untuk anak – anak. Para penghuni juga mendapatkan pelatihan dan bantuan agar mereka bisa memiliki usaha dan meningkat kesejahteraannya.
Baca Juga : Rusunami Solusi Keterbatasan Lahan
Salah satu hal yang membedakan Rusun ini dengan hunian vertikal lain yang dibangun pemerintah diberbagai wilayah Indonesia adalah biaya sewa yang sangat terjangkau yakni hanya Rp 10.000 per bulan. Biaya sewa tersebut tentunya sangat terjangkau oleh masyarakat yang penghasilannya tidak tetap dan diharapkan mereka bisa tinggal dengan aman dan nyaman serta tidak memindahtangankan ke pihak lain. Jika ditemukan adanya pemindahtanganan aset atau unit Rusun yang ada pihak Kemensos sebagai pengelola Rusun tentunya sudah menyiapkan sanksi tegas kepada penghuninya.
Pembangunan Rusun sewa yang ditujukan bagi Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat informal tersebut merupakan bentuk kepedulian Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan, yang tidak sekedar mencukupi kebutuhan akan hunian yang layak, namun juga hunian yang sekaligus berfungsi sebagai fasilitas bagi proses pemberdayaan masyarakat khususnya untuk saudara-saudara kita pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
Selain itu, juga menjadi wujud kehadiran pemerintah untuk semua lapisan masyarakat dan selaku pihak yang diberikan tanggung jawab melaksanakan pembangunan Rusun yang didanai melalui APBN. Pembangunan Rusun yang cepat dan segera dihuni tentunya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi yang membutuhkan melalui pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan yang baik.
Oleh :
Ristyan Mega Putra, S.Sos, M.Si
Pranata Humas Ahli Muda
Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR
The post Membangun Rusun Murah Untuk Masyarakat Informal appeared first on Property & Bank.